(Foto: Puluhan Massa mengatasnamakan LBH GKS Basra dan GP Sakera datangi Kantor Kejari Situbondo. Red)Situbondo | Arjunanewsmultimedia.com – Puluhan massa yang mengatasnamakan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) GKS Basra dan GP Sakera datangi kantor Kejaksaan Negeri Situbondo. Hal ini untuk mempertanyakan progres laporan dan pendampingan hukum dugaan korupsi Dana Pokok Pikiran (Pokir) beberapa anggota DPRD Situbondo tahun anggaran 2023 – 2024.
Taufik Rehola, SH., selaku Direktur LBH GKS Basra menyampaikan bahwa, “Kedatangan kami ke sini adalah selaku masyarakat yang terkumpul di dalam LBH GKS Basra”. Kamis, (22/05/2025).
Ia mendesak Kejari Situbondo segera menindaklanjuti Penanganan Dugaan Korupsi Dana Pokir. Ia terpanggil lantaran laporan sudah satu tahun lebih namun belum ada perkembangan atau progres yang signifikan dari Kejari Situbondo.
Lanjut Taufik, “Kami mempunyai hak terkait dengan dugaannya, dugaan dana pokir yang saat ini dilakukan oleh oknum DPRD Kabupaten Situbondo”.
“Yang mungkin dugaan juga disalahgunakan. Dan kami juga menyampaikan kepada Kejari untuk secepatnya ditindaklanjuti”, ujarnya.
Perwakilan dari LBH GKS Basra dan GP Sakera disambut oleh Kasi Intel Kejari Situbondo, Huda Hazamal. Yang kemudian ditemui langsung Kepala Kejaksaan Negeri, Ginanjar Cahya Permana, SH., M.H. dan Kasi Pidana Khusus Dony Suryahadi Kusuma.
Didepan awak media menurut Ginanjar, terkait perkara tersebut, “Tidak ada kendala”, katanya.
“Kasus ini masih berlanjut dan saat ini masih dalam tahap pemeriksaan pihak terkait”, tegasnya.
Lanjut Taufik usai bertemu dengan Kepala Kejaksaan (Kajari) Negeri Situbondo menyampaikan apresiasinya bahwa perkara tersebut masih berlanjut dan akan ditindaklanjuti.
Disinggung ada berapa anggota DPRD Situbondo, ada sekitar 4 hingga lebih yang menjadi pelaporan. Namun enggan disebutkan siapa saja anggota DPRD yang dilaporkan.
“Bilamana beberapa bulan ini, tidak ada tindaklanjut kami akan pertanyakan kembali dan akan membawa massa yang lebih besar”, pungkasnya. (Tim/Red)
