(Foto: Tohari, Ketua Komisi II DPRD Bondowoso, Jawa Timur. Red)Bondowoso | Arjunanewsmultimedia.com – Angka kasus PMK (Penyakit Mulut dan Kaki) yang dialami oleh sapi kian memprihatinkan di beberapa daerah. Meskipun angka kasus PMK ini rendah dari tahun sebelumnya namun tidak bisa di anggap sepele. Ketika kasus PMK merajalela, masalah ini tetap harus menjadi perhatian serius khususnya Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur.
Hal ini mendapat respon serta sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso (DPRD) terkait Kasus PMK di Bondowoso yang masih diabaikan. Tak khayal anggaran penanganan kasus PMK ini tidak ada anggarannya di tahun 2025.
Ketua Komisi II DPRD Bondowoso Tohari, menyampaikan bahwa, “Meskipun angka kasusnya lebih rendah bukan berarti masalah ini bisa diabaikan. Sebab, setelah ia tahu salah satu kendala yang dihadapi dalam penanganan PMK pada tahun 2025 adalah ketidaktersediaan anggaran daerah untuk vaksin PMK”, ujarnya Sabtu, (04/01/2025).
Ia menyayangkan hal ini terjadi, “Tidak dianggarkannya Vaksinasi PMK tahun 2025 ini akan menjadi persoalan serius. Dikarenakan mengingat vaksinasi menjadi salah satu langkah utama dalam menanggulangi wabah ini”.
“Lantas Pemerintah Daerah (Pemkab) pada Tahun Anggaran 2025 sudah tidak lagi menyediakan anggaran untuk vaksin PMK. Sehingga pihaknya hanya bisa berharap pada program vaksinasi yang mungkin digulirkan oleh Pemprov Jawa Timur atau Pemerintah Pusat”, cetusnya.
Lanjutnya, “Seharusmya Pemkab tanggap terhadap kasus PMK yang memiliki dampaknya. Kalau anggaran Vaksinasi PMK ini tidak di anggarkan kasus PMK terus akan meluas”.
“Betapa kompleksnya persoalan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menangani kasus PMK”, sambung Tohari.
Menurut Tohari, “Hingga kini pihaknya mencari solusi atas masalah yang ada. Selain itu DPRD Bondowoso juga memperhatikan nasib para peternak”.
“Jika vaksinasi di tanggung oleh peternak akan banyak peternak yang mengalami kesulitan untuk memenuhi persyaratan mengenai pembelian vaksin”, pungkasnya. (Red)
