(Foto: Rahmad Hartadi, Ketua LSM Perjuangan Rakyat, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Red).Situbondo | Arjunanewsmultimedia.com – Diberitakan sebelumnya pernyataan kontroversial Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, yang diunggah melalui akun TikTok pribadinya menuai kritik tajam dari berbagai kalangan.
Terutama dari aktivis LSM dan Media insan pers. Dalam video tersebut, Bupati Rio menyebut bahwa LSM dan wartawan dinilai meminta uang setelah menyelesaikan suatu persoalan. Ucapan tersebut dinilai menyudutkan dan mencemarkan integritas profesi jurnalis serta pegiat LSM.
Menanggapi hal itu, Aliansi Wartawan dan LSM Situbondo menyampaikan kecaman secara terbuka. Mereka menyatakan bahwa pernyataan tersebut bersifat generalisasi yang merugikan banyak pihak.
“Generalisi seperti ini sangat merugikan. Kami menolak disamaratakan dengan oknum yang menyimpang. Masih banyak LSM dan wartawan yang bekerja dengan penuh tanggung jawab dan berintegritas,” ujar salah satu perwakilan aliansi dalam pernyataan tertulis. Sabtu, (26/07/2025).
Ketua LSM Perjuangan Rakyat, Rachmad Hartadi, turut menyuarakan keberatannya. Menurutnya, pernyataan Bupati Rio tidak hanya keliru, tetapi juga berpotensi mematikan semangat para pejuang keadilan dan kontrol sosial.
“Media dan LSM adalah tulang punggung bangsa. Pernyataan ini bisa melemahkan semangat jurnalis dan aktivis. Bahkan bisa menciptakan ketakutan dalam menjalankan fungsi kontrol sosial, karena merasa dicap negatif oleh pemimpin daerah sendiri,” tegas Rachmad Hartadi.
Ia menilai bahwa kepala daerah seharusnya mampu menjaga etika komunikasi publik dan memberi penghargaan kepada pihak-pihak yang ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Lebih lanjut, Rachmad mendesak agar Bupati Yusuf Rio Wahyu Prayogo segera memberikan klarifikasi dan permintaan maaf secara terbuka.
“Apakah bangsa ini ingin disebut beradab atau biadab? Jika tokoh publiknya justru melemahkan peran pengawas sosial, maka kita sedang berjalan mundur dalam demokrasi,” pungkasnya.
Peristiwa ini menjadi catatan penting tentang urgensi kehati-hatian dalam menyampaikan pernyataan di ruang publik, khususnya oleh pejabat negara. Di tengah upaya penguatan transparansi dan partisipasi masyarakat, sinergi antara pemerintah, media, dan LSM semestinya diperkuat, bukan dipertentangkan. (Tim/Red)
